LSM Trinusa Asahan kecewa , surat untuk konfirmasi PUPR tidak kunjung di respon

Mataexpose.co.id. 16/11/23. Asahan. Ketua LSM Trinusa Asahan Heriansyah M. Nasution kecewa dengan sikap Dinas PUPR perihal surat yang sebelumnya sudah di kirimkan per tanggal 23/10/23 terkait Klarifikasi tentang temuan Tim Investigasi di lapangan.

LSM Trinusa Asahan melalui Ketua Heriansyah M Nasution menyayangkan sikap Kepala Dinas PUPR Asahan yang mengabaikan surat yang sudah terkirim.

“Senin 23/10/2023 LSM trinusa asahan sudah menyurati Dinas PUPR tembusan kantor bupati dan kantor kejaksaan, sudah 23 hari setelah jatuhnya surat sampai saat ini belum mendapat respon dan menanggapi bang “ ungkap nya.

Menurut Heriansyah M Nasution sikap Dinas PUPR tersebut sudah tidak menghargai tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), dimana LSM berperan sebagai sosial Control Masyarakat, dan pemantau kinerja aparatur Negara.

Hal ini tertuang dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Heriansyah juga mengatakan, Masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat.

“Sesuai pasal 2 berbunyi, setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, dapat mencari,memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi” tegasnya .

Ketua aktivisme LSM trinusa Asahan saat di konfirmasi menyampaikan kekecewaan kepada dinas PUPR , kantor bupati dan kejaksaan, karena tidak menghargai hak dan tanggung jawab Masyarakat dan peranserta LSM dalam pengambilan kesimpulan dan beberapa kelemahan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia pada pemkab Asahan tahun anggaran 2022.

“Melalui surat konfirmasi dan klarifikasi, harusnya dinas PUPR , kantor bupati , begitu juga kejaksaan membalas surat kami LSM Trinusa , bukan di abaikan , " ucapnya 

Heriansyah ketua DPC LSM trinusa Asahan mengatakan, jika Surat yang sudah dikirimkan tidak mendapat balasan, LSM Trinusa berjanji akan tetap menyurati Dinas PUPR, kantor Bupati, dan kejaksaan.

LSM Trinusa juga berjanji akan menyuarakan masalah ini sampai ke pemerintah Pusat , dan berencana dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terkait lamban nya pemerintah menyampaikan keluhan Masyarakat.

“Walaupun sepuluh ribu, jaminan uang negara itu juga Korupsi namanya, dan setiap pejabat Negara sampai kepada Kepala Desa itu adalah petugas rakyat jadi jangan sewenang-wenang,” tutupnya

Heriansyah M Nasution